Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air

Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air

Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesannya kepada seluruh murid dan guru di Indonesia. Pesan tersebut Prabowo sampaikan setelah meresmikan program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (17/11/2025).

Acara ini juga menjadi penanda dimulainya distribusi serta penggunaan Interactive Flat Panel (IFP) di berbagai sekolah.

Setelah memberikan sambutan dan menekan tombol peluncuran program, Prabowo turut mencoba IFP yang disediakan di panggung. Melalui perangkat itu, ia menuliskan pesannya bagi murid dan guru di seluruh Indonesia.

“Belajar yang baik! Cintai ayah dan ibu! Hormati guru! Rukun sama teman! Cintai tanah air kita! Merdeka!,” tulis Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan bahwa masa depan para pelajar Indonesia akan cerah.

“Masa depanmu cerah, Indonesia nanti insya Allah akan jadi negara yang hebat. Kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Motor buatan Indonesia sendiri,” ujar Prabowo.

hipmibelu.org

Halte Terbengkalai di Jakarta Harus Dibongkar, Tidak Perlu Alasan Khusus

Halte Terbengkalai di Jakarta Harus Dibongkar, Tidak Perlu Alasan Khusus

Ilustrasi halte terbengkalai di Jakarta

 Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa halte-halte yang terbengkalai di Jakarta akan dibongkar. Menurutnya tak perlu alasan khusus untuk melakukan eksekusi pembongkaran halte.

“Sebenarnya enggak perlu alasan untuk bongkar apa, halte-halte yang sudah tidak terpakai, terbengkalai,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Utara, Sabtu (15/11/2025).

Sebagai contoh pembongkaran yang telah dilakukan di Halte BNN 1, Cawang, Jakarta Timur dan akan menyusul Halte Tosari Lama, Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

“Seperti BNN kan sudah saya bongkar, kemudian nanti di Tosari pun yang di tengah jantungnya Jakarta, saya akan bongkar yang samping yang sudah dibuat bagus, masa sebelahnya ada yang dibiarkan begitu saja,” ujar dia.

Kendati demikian, pembongkaran halte atau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu tahapan untuk bisa melakukan pembongkaran secara menyeluruh.

“Ya memang, problemnya ternyata saya juga baru tahu, enggak seperti ‘simsalabim’ bisa langsung bongkar, karena perlu anggaran, perlu juga aspek hukumnya, termasuk beberapa JPO yang akan kami bongkar di Jakarta. Jadi itu akan kami selesaikan,” ucapnya.
 

Pekan Depan, DPR Sahkan RKUHAP Jadi UU di Rapat Paripurna

Pekan Depan, DPR Sahkan RKUHAP Jadi UU di Rapat Paripurna

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, akan mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna yang digelar pekan depan.

“Ya minggu depan, kita (sahkan RKUHAP jadi UU di paripurna) yang terdekat ya,” kata Habiburokhman usai raker bersama Pemerintah, Kamis (13/11/2025).

Lebih lanjut, Habiburokhman menyampaikan pihaknya telah mengakomodir aspirasi dari koalisi masyarakat sipil ke dalam RKUHAP, meski tidak semuanya dapat diakomodir.
“Kami mohon maaf bahwa tidak bisa semua masukan dari semua orang kami akomodir di sini, karena memang DPR memiliki keterbatasan bahkan tidak semua keinginan kami masing-masing bisa diakomodir di sini,” ujar Habiburokhman.

“Inilah realitas parlemen, kita harus saling berkompromi, kita menerima pikiran-pikiran rekan-rekan, konteksnya begitu ya, kompromi yang positif, menerima pikiran rekan-rekan, tapi memang tidak bisa semua. Kami akan maksimalkan ini sebagai pendamping dari KUHP yang akan berlaku 2 Januari 2026,” tambahnya.

Ia menuturkan, RKUHAP mengatur tentang restorative justice, penguatan peran advokat, serta penambahan hak tersangka untuk mencegah abuse of power aparat penegak hukum.

“Kita juga ada pengaturan yang signifikan ya, terutama dari organisasi disabilitas ya, dipimpin Mba Yeni Rosa Damayanti, ada tiga atau empat pasal yang sangat strategis kita akomodir kita masukan dalam KUHAP ini,” pungkasnya.

Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Upacara Medal Parade di Afrika Tengah, Kenang Prajurit yang Gugur

Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Upacara Medal Parade di Afrika Tengah, Kenang Prajurit yang Gugur

Deputy Force Commander (DFC) MINUSCA, Mayjen TNI Maychel Asmi

Deputy Force Commander (DFC) MINUSCA, Mayjen TNI Maychel Asmi, memimpin upacara Medal Parade gabungan bagi prajurit Bangladesh Battalion ke-11 (BANBAT-11) dan Bangladesh Level-2 Plus Hospital (BANMED-2/3) di Bouar, Republik Afrika Tengah.

Jenderal Tempur Kostrad ini menyampaikan apresiasi atas pengabdian, profesionalisme, dan disiplin seluruh personel yang bertugas di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DFC juga menyampaikan salam dan penghargaan dari SRSG dan Force Commander MINUSCA kepada seluruh penerima medali.

“Kita menonjolkan sisi kemanusiaan BANBAT-11 melalui lebih dari 175 kegiatan seperti layanan kesehatan, edukasi, olahraga, distribusi bantuan, serta pelatihan vokasional bagi ratusan pemuda di bidang pertanian, penjahitan, pertukangan, dan lainnya,”ujar Mayjen TNI Maychel Asmi, kepada Okezone, Selasa (11/11/2025).

Lebih lanjut dia menambahkan, Sekolah Persahabatan BANBAT di Bocaranga disebut sebagai simbol harapan generasi muda Republik Afrika Tengah.

“Sejak redeployment Januari 2025, rumah sakit Level 2, ini terus memberikan layanan penyelamatan dengan standar tinggi, lebih dari 10.000 konsultasi rawat jalan, 148 operasi bedah, lebih dari 15.000 pemeriksaan laboratorium, dan 529 tindakan gigi. BANMED-2/3 juga melaksanakan 10 CASEVAC, 6 MEDEVAC, dan 1 BODEVAC,” ungkapnya.

Selain layanan klinis, BANMED-2/3 aktif melakukan penyuluhan malaria, Covid-19, HIV/AIDS, pelatihan radiologi bagi tenaga kesehatan setempat, serta berbagai kegiatan donasi dan kampanye kesehatan masyarakat.

Pemprov DKI Bebaskan Sanksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan hingga Akhir 2025

Pemprov DKI Bebaskan Sanksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan hingga Akhir 2025

Ilustrasi surat kendaraan bermotor

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini berlaku mulai 10 November hingga 31 Desember 2025 di seluruh Samsat DKI Jakarta.

Adapun kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak agar lebih tertib administrasi.

“Ini adalah langkah kami untuk membantu masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran pajak dan tertib administrasi kendaraan bermotor di Jakarta,” ujar Lusiana di Jakarta dikutip, Senin (10/11/2025).

Ia menambahkan, pembebasan ini diberikan secara otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan dari wajib pajak. Penyesuaian dilakukan langsung melalui sistem informasi manajemen pajak daerah, sehingga wajib pajak cukup membayar pokok pajak sesuai ketentuan tanpa dikenakan denda keterlambatan.

“Sanksi administratif yang dihapus adalah denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang. Jadi cukup bayar pokok pajaknya saja,” jelasnya.

Prabowo: Semua Lembaga Produk Reformasi Perlu Dievaluasi, Bukan Hanya Polri

Prabowo: Semua Lembaga Produk Reformasi Perlu Dievaluasi, Bukan Hanya Polri

(foto: Biro Pers Media Kepresidenan)

Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh lembaga hasil reformasi dievaluasi dan dikaji secara berkala. Evaluasi tersebut tidak hanya mencakup aspek kinerja, tetapi juga restrukturisasi kelembagaan.

Hal ini disampaikan Ketua merangkap Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, usai dilantik Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

“Presiden sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan beliau juga menyampaikan, bukan hanya kepolisian yang harus dievaluasi, tetapi semua kelembagaan yang kita bangun pasca reformasi perlu dikaji,” ujar Jimly.

Menurut Jimly, pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri merupakan langkah Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti aspirasi publik terkait perbaikan institusi penegak hukum. Komisi ini, kata dia, akan menampung berbagai masukan dari masyarakat untuk kemudian ditelaah dan ditindaklanjuti.

“Nah, salah satunya adalah kepolisian, sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dari masyarakat, terutama puncaknya pada Agustus lalu. Pembentukan komisi ini juga merupakan usulan dari sejumlah tokoh bangsa kepada Presiden,” jelasnya.

Siswa Tewas Jatuh dari Lantai 8 Sekolah di Gading Serpong, Polisi Periksa CCTV

Siswa Tewas Jatuh dari Lantai 8 Sekolah di Gading Serpong, Polisi Periksa CCTV

Ilustrasi mayat

 Polisi masih menyelidiki kasus kematian siswa berinisial NCA (13) yang jatuh dari lantai 8 sekolah di kawasan Gading Serpong, Kelapa Dua, Tangerang Selatan, Banten. Sejauh ini, polisi telah memeriksa lima orang saksi terkait kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Wira Graha Setiawan, menuturkan lima saksi yang diperiksa di antaranya pihak sekolah dan rekan-rekan korban.

“Untuk keterangan saksi, sudah kami mintai lima keterangan saksi dari pihak sekolah dan rekan-rekannya, juga didampingi guru dan wali kelasnya,” ujar Wira, Kamis (6/11/2025).

Selain para saksi, Wira menerangkan pihaknya juga telah mengamankan rekaman CCTV yang ada di lokasi untuk dianalisis. “Kami dari Polres Tangsel bersama Polsek Kelapa Dua beserta Pamapra telah mengamankan CCTV yang berada di sekolah tersebut untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat kejadian,” ujarnya.

Sebelumnya, korban diduga tewas usai jatuh dari lantai 8 sebuah sekolah yang berada di kawasan Gading Serpong, Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, pada Senin 3 November 2025. 

Rasio Elektrifikasi Nasional Capai 99,83%, Daerah 3T Semakin Terang

Rasio Elektrifikasi Nasional Capai 99,83%, Daerah 3T Semakin Terang

Rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,83%

 Rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,83%. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi hingga ke pelosok negeri.

“Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh rakyat Indonesia telah menikmati listrik, termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan perbatasan Kalimantan,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (Puskep UI), Ali Ahmudi, Senin (27/10/2025). 

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan berbagai skema teknologi terbaru ketenagalistrikan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hibrida, serta sistem mikrogrid di pulau-pulau kecil yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama.

“Langkah tersebut merupakan kemajuan penting yang perlu terus dikembangkan agar hasilnya lebih optimal,” katanya.

Ketum Projo Budi Arie Akan Bergabung ke Partai Gerindra

Ketum Projo Budi Arie Akan Bergabung ke Partai Gerindra

Ketua Umum Projo, Budi Arie

Ketua Umum Projo, Budi Arie, menyatakan dirinya akan bergabung dengan Partai Gerindra. Hal itu ia sampaikan dalam sambutan pembukaan Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

“Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya,” kata Budi Arie.

Dalam kesempatan tersebut, ia tidak menjelaskan secara detail partai yang ia tuju.

“Enggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” sambungnya.

Ditemui seusai pembukaan, Budi Arie menegaskan, partai tersebut yang saat ini dipimpin Presiden RI, Prabowo Subianto.

Istana Beberkan Tugas Tim Koordinasi MBG yang Dibentuk Prabowo

Istana Beberkan Tugas Tim Koordinasi MBG yang Dibentuk Prabowo

Mensesneg Prasetyo Hadi

 Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menjelaskan tugas dan peran Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang baru saja dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo mengatakan, pembentukan tim tersebut bertujuan untuk mendukung kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melaksanakan program prioritas nasional tersebut.

“Jadi begini, untuk membantu Badan Gizi Nasional, kemudian pemerintah, Bapak Presiden membentuk yang namanya tim koordinasi,” ujar Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Diketahui, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang ditunjuk sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi MBG. Prasetyo menegaskan bahwa jabatan tersebut hanya berlaku di lingkup tim koordinasi, bukan di lembaga BGN.

“Kalau pertanyaannya tentang Ketua Harian, itu hanya Ketua Harian untuk di tim koordinasinya saja. Bukan di BGN-nya, tapi di tim koordinasinya,” jelasnya.