Sosok di balik akun itu adalah WFT (22), seorang pemuda yang ternyata bukan ahli IT, melainkan lulusan putus sekolah.
“Dia ini bukan ahli IT, bahkan tidak lulus SMK,” ujar Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, Kamis (2/10/2025).
Meski begitu, WFT dikenal tekun belajar teknologi secara otodidak melalui komunitas dan konten di media sosial. Sehari-harinya ia menganggur, namun banyak waktu dihabiskan untuk mempelajari dunia siber.
Peringatan dini BMKG itu disampaikan lewat akun media sosial Instagram resmi @BMKG. Dalam informasinya, terdapat 4 level peringatan yaitu Waspada (hujan sedang-lebat), Siaga (hujan lebat-sangat lebat), Awas (hujan sangat lebat-ekstrem), dan Peringatan Dini Angin Kencang.
Pada Rabu 1 Oktober 2025, peringatan Waspada (hujan sedang-lebat) di wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi.
Kemudian peringatan Siaga (hujan lebat-sangat lebat) ada di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok sedangkan sisanya nihil.
Kartu Pers Istana Jurnalis CNN Dicabut, Begini Penjelasan Istana
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi terkait adanya pencabutan ID Pers Istana Jurnalis CNN Indonesia TV. Pihaknya juga akan mencari jalan keluar yang terbaik.
“Ya kita cari jalan keluar terbaiklah,” kata Prasetyo kepada wartawan di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025) malam.
Prasetyo juga telah memerintahkan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden untuk melakukan komunikasi dengan CNN Indonesia TV.
“Jadi besok, kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dewan Pers tekah menerima pengaduan terkait pencabutan ID Card reporter CNN Indonesia yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan.
Dewan Pers kembali mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijalankan oleh wartawan/jurnalis di mana pun bertugas.
Hal itu disampaikan Habib Nabiel dalam tausiyah bertajuk Doa untuk Bangsa di acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025) malam.
“Negara kita, NKRI tercinta ini adalah hasil perjuangan dan pembelaan para ulama serta habaib,” ujarnya.
Habib Nabiel mencontohkan sejumlah tokoh ulama yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan, seperti Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, dan Teuku Umar. Ia juga menyinggung peran KH Hasyim Asy’ari yang mengeluarkan Resolusi Jihad pada Oktober 1945.
Selain ulama, kata dia, para habaib juga memberi kontribusi penting. Misalnya Sultan Hamid Algadri dari Pontianak yang merancang lambang negara, serta Habib Husein Al Mutahar dari Semarang yang menciptakan lagu Hari Merdeka dan Syukur.
“Karena itu, ulama dan habaib wajib mendoakan serta menjaga keutuhan bangsa Indonesia,” tutur Habib Nabiel.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji/Foto: Istimewa
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji menegaskan komitmen partai berlambang beringin untuk mengawal aspirasi para pencipta lagu. Ia menilai tata kelola royalti tidak boleh berbelit-belit sehingga merugikan pencipta.
Hal itu disampaikan usai beraudiensi dengan Ketua Umum Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), Satriyo Yudi Wahono (Piyu). Keduanya sepakat bahwa sistem royalti lagu di Indonesia perlu segera diperbaiki agar lebih transparan, berkeadilan, dan mudah diakses. Adapun audiensi digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
“Sistemnya jangan sampai mempersulit. Kalau sistemnya rumit, dunia usaha kesulitan membayar, dan akhirnya pencipta lagu tidak mendapatkan haknya,” ucap Sarmuji.
Sarmuji menambahkan, dukungan Fraksi Golkar berpijak pada semangat menghadirkan sistem yang adil dan memudahkan semua pihak. Ia menyadari perlunya perbaikan, terutama soal keadilan hingga transparansi.
“Pada prinsipnya, kami mendukung apa yang menjadi aspirasi atau tuntutan para pencipta lagu. Sistemnya memang perlu diperbaiki, dan sistem itu harus transparan, berkeadilan, serta memudahkan semua pihak—tidak hanya bagi para pencipta lagu, tetapi juga bagi dunia usaha,” ujarnya.
“Memudahkan ini maksudnya, misalnya, dunia usaha—pertunjukan, kafe, restoran, hotel, dan lain-lain—mudah meminta izin untuk menggunakan lagu dari pencipta lagu,” tambahnya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: X)
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Negara Palestina tidak akan pernah berdiri di sebelah barat Sungai Yordan, sebagai tanggapan terhadap pengakuan sejumlah negara besar Barat terhadap Palestina. Pengakuan, yang baru saja diumumkan oleh Inggris, Kanada, Australia dan Portugal pada Minggu, 21 September 2025, telah membuat marah Israel.
Melalui pengakuan pada Minggu, keempat negara tersebut bergabung dengan lebih dari 140 negara lainnya yang sebelumnya telah mengakui Palestina. Masih ada sejumlah negara lain yang telah mengungkapkan rencana untuk mengakui Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pekan ini.
“Saya memiliki pesan yang jelas kepada para pemimpin yang mengakui negara Palestina setelah pembantaian mengerikan pada 7 Oktober – Anda memberikan hadiah besar kepada teror,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan video di X pada Minggu.
“Itu tidak akan terjadi. Negara Palestina tidak akan berdiri di sebelah barat Sungai Yordan,” katanya sebagaimana dilansir I. Netanyahu menambahkan bahwa ia telah mencegah hal ini selama bertahun-tahun meskipun ada “tekanan luar biasa” di dalam dan luar negeri.
Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang.
Israel merespons dengan blokade dan operasi militer besar-besaran terhadap wilayah kantong Palestina tersebut, menewaskan lebih dari 65.000 warga Gaza, menurut otoritas kesehatan setempat yang dikelola Hamas.
Sistem administrasi pendaftaran legalitas PWI sempat terhambat selama setahun terakhir. Oleh sebab itu, pembukaan blokir oleh Menteri Hukum dalam pertemuan di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis, ini menjadi momentum penting bagi PWI.
“Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran pengurus PWI hasil Kongres Persatuan PWI 2025,” jelas Akhmad Munir usai pertemuan, sebagaimana keterangan tertulisnya.
Adapun Akhmad Munir terpilih sebagai Ketua Umum PWI Periode 2025–20230 dalam kongres yang digelar di Cikarang, Jawa Barat, pada 30 Agustus 2025. Terpilihnya Munir sekaligus mengakhiri dualisme kepemimpinan yang sebelumnya ada di tubuh PWI.
Munir menegaskan fokus utama kepengurusannya saat ini ialah menyelesaikan persoalan legalitas agar organisasi dapat kembali berjalan normal.
“Agar segera dapat bekerja, hal utama yang harus dibereskan adalah terkait legalitas. Nantinya Administrasi Hukum Umum menjadi bukti legalitas dan pengakuan negara atas keberadaan PWI sebagai organisasi profesi wartawan,” ujarnya.
Dengan keluarnya disposisi dari Menteri Hukum, Munir optimistis PWI dapat segera menyatukan kembali seluruh elemen organisasi yang sempat terpecah.
Dia berharap, momentum ini menjadi pintu masuk bagi kebangkitan PWI dalam menjaga muruah pers nasional.
“Kami bersyukur hari ini dapat diterima langsung oleh Pak Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Semoga hal ini menjadi langkah yang positif untuk PWI ke depannya,” kata Munir.
“Untuk MBG kami menyiapkan tiga lokasi, yakni di Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Penarik, dan Kecamatan Ipuh,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko Evi Tri Rosanti di Mukomuko, Kamis.
Pemkab Mukomuko melalui Bidang Aset BKD sebelumnya menerima usulan lokasi SPPG dari Badan Gizi Nasional (BGN). Selanjutnya BKD melakukan pendataan aset tanah milik pemerintah daerah yang tersebar di tiga kecamatan tersebut.
“Dalam mendukung program MBG di Kabupaten Mukomuko, pemerintah daerah hanya memberikan pinjaman lahan. Untuk pembangunannya menjadi urusan Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Saat ini pemerintah daerah tengah memproses pemecahan sertifikat lahan miliknya yang berada di tiga lokasi itu ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko.
Lokasi lahan tersebut di antaranya berada di Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Lubuk Pinang, sehingga instansi terkait perlu melakukan pemecahan sertifikat. Hal serupa berlaku untuk dua lahan lain, yakni di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Penarik, dan BPP Kecamatan Ipuh.
Lahan BBI dan dua lahan BPP itu sebenarnya sudah bersertifikat. Namun, instansi terkait tetap harus mengajukan pemecahan sertifikat agar dapat digunakan untuk mendukung program MBG.
Ia menargetkan dalam waktu dekat instansinya bisa menyelesaikan administrasi yang diperlukan guna memberikan pinjaman lahan milik pemerintah daerah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan program nasional yang diluncurkan pemerintah pusat untuk memastikan anak-anak usia sekolah, khususnya di daerah, mendapatkan asupan gizi yang cukup.
Di Kabupaten Mukomuko, program ini akan difokuskan melalui pendirian SPPG di tiga kecamatan agar distribusi makanan sehat dan bergizi dapat lebih merata.
Dengan adanya fasilitas tersebut, pemerintah berharap angka stunting dan masalah gizi buruk di daerah ini bisa ditekan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan gizi peserta didik.
“Mari kita jadikan rencana tata ruang wilayah sebagai panglima dalam pembangunan,” ujar AHY di Jakarta, Kamis.
Terkait rencana tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan, lebih lanjut AHY mengatakan bahwa pembangunan tidak boleh asal-asalan, tidak boleh misalnya seorang pemimpin, kepala daerah ingin membangun tanpa melihat tata ruangnya untuk apa.
Dengan rencana tata ruang maka, menurut dia, pembangunan bisa lebih fokus dan terarah seperti lahan sawah untuk swasembada pangan dilindungi, kemudian untuk mengejar hilirisasi disediakan lahan untuk pembangunan industri.
Kemudian dengan rencana tata ruang juga maka pembangunan perumahan juga dibangun di atas lahan yang memang diperuntukkan untuk perumahan.
“Ada lagi kebutuhan yang lain yang terus juga diharapkan bisa semakin maju seperti untuk pendidikan, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Artinya harus diatur,” kata AHY.
Oleh karena itu, ia mengatakan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) saat ini juga sedang mengawal kebijakan satu peta dan satu tata ruang.
Melalui kebijakan tersebut, artinya tidak boleh lagi ada tumpang tindih atau overlapping antara kebutuhan dan instansi sehingga menyulitkan investasi untuk masuk, kata AHY.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan sebelumnya mengatakan pemerintah secara aktif mendorong Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dalam rangka mencapai Reforma Agraria.
Visi besar untuk mencapai Reforma Agraria yang legal dan berkeadilan hanya bisa direalisasikan melalui penyelarasan peta-peta secara lintas kementerian/lembaga negara dan mengatasi tumpang tindih pemanfaatan lahan. Maka dari itu Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong Kebijakan Satu Peta.
Melalui inisiatif itu, pemerintah bertujuan untuk menghadirkan referensi, standar, geoportal dan database geospasial tunggal.
Indonesia saat ini menghadapi beragam tantangan dalam pengelolaan agraria, khususnya terkait ketimpangan kepemilikan lahan, tumpang tindih pengelolaan lahan dikarenakan perbedaan pada peta-peta secara sektoral dan terjadinya konflik agraria.
Deputi Penegakan Hukum KLH/BPLH Irjen Pol Rizal Irawan mengatakan, investigasi awal memastikan bahan baku udang dari tambak dalam negeri aman.
“Setelah dicek oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir), Brimob, di sumbernya aman. Jadi kontaminasi bukan dari laut atau tambak,” ujarnya di Kabupaten Serang, Kamis.
Ia menjelaskan, indikasi kontaminasi pertama kali ditemukan di fasilitas pengemasan udang PT Bahari Makmur Sejati (BMS).
Tim gabungan dari KLH, Gegana, dan Bapeten mendeteksi cesium di bagian blower dan ventilator. Perusahaan tersebut sudah menjalani proses dekontaminasi.
Pemeriksaan lanjutan mengarah pada PT Peter Metal Teknologi (PMT) yang diduga memiliki keterkaitan dengan potensi sumber kontaminasi.
Menurut Rizal, perusahaan ini juga memiliki hubungan dengan PT NAC yang kini turut diperiksa tim gabungan.
“Kenapa diduga? Karena hasil pemeriksaan di alat produksi mengandung cesium. Hari ini PT NAC akan kita cek,” kata Rizal.
Ia menambahkan, proses hukum masih berjalan sehingga penetapan tersangka belum bisa dilakukan.
KLH/BPLH menekankan, setiap perusahaan yang terbukti melanggar akan dijerat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk potensi pelanggaran ekspor-impor dan perdagangan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangannya menyatakan investigasi ini untuk mencegah risiko lanjutan.
“Kami tidak akan mentoleransi adanya praktik industri yang membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Pemerintah menyiapkan mekanisme pengawasan berkelanjutan terhadap industri berisiko radiasi dengan melibatkan KLH, Polri, BRIN, dan BAPETEN guna menjaga keamanan pangan ekspor sekaligus melindungi masyarakat.
